PEMBANGUNAN SOSIAL DI ASIA TENGGARA 

 

Oleh: Edi Suharto, PhD

 

 The questions to ask about a country’s development are therefore: What has been happening to poverty? What has been happening to unemployment? What has been happening to inequality? If all three of these have declined from high levels then beyond doubt this has been a period of development for the country concerned. If one or two of these central problems have been growing worse, especially if all three have, it would be strange to call the result “development” even if per capita income doubled.

Dudley Seers (1972)

 

While humanity shares one planet, it is a planet on which there are two worlds, the world of the rich and the world of the poor.

Raanan Weitz, 1986

 

Globalisai dan Pembangunan

 

Globalisasi ekonomi, di satu sisi telah menimbulkan lompatan bagi kemakmuran ekonomi dunia. Dalam kurun waktu 1986-2000, akumulasi kekayaan global melonjak dari 7,2 triliun menjadi 27 triliun dolar AS. Setiap tahun negara-negara maju mengalami peningkatan konsumsi per kapita sebesar 2,3 per sen, di negara-negara Asia Timur sebesar 6,1 per sen dan Asia Selatan sebanyak 2,0 per sen. Bila sepuluh tahun lalu negara-negara berkembang hanya berpenghasilan sebesar 34 persen dari Gross World Product, sekarang telah mencapai 40 persen. Namun pada sisi lainnya, globalisasi juga ternyata tidak mampu menghapus kenestapaan dunia. Kemiskinan, kesenjangan dan penderitaan masih menandai potret buram umat manusia. Sekarang ini, mengutip Landes (1999), jarak kesenjangan antara negara paling kaya dan paling miskin adalah 400 berbanding satu. Sekira 250 tahun lalu, kesenjangan tersebut hanya 5 berbanding 1. Laporan WHO tahun 2001 mencatat bahwa terdapat 826 juta penduduk bumi yang mengalami kekurangan gizi dan sekira 10 juta orang meninggal dunia karenanya (lihat Stiglitz, 2003; Baasir, 2003).

 

Bahkan jika globalisasi dipandang sebagai proses tak terpisahkan dari dominannya faham kapitalisme, Haque (1999:xi) dalam Restructuring Development Theories and Practices menunjukkan bahwa globalisasi bukan saja  telah gagal mengatasi krisis pembangunan, melainkan semakin memperburuk kondisi sosial-ekonomi di Dunia Ketiga:

Compared to the socioeconomic situation under the statist governments during the 1960s and 1070s, under the pro-market regimes of the 1980s and 1990s, the condition of poverty worsened in many African and Latin American countries in terms of an increase in the number of people in poverty, and a decline in economic-growth rate, per capita income, and living standards.

 

Paradok di atas menimbulkan pertanyaan terhadap pendekatan pembangunan selama ini. Mengapa pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tidak selalu sejalan dengan peningkatan kualitas hidup? Merespon pertanyaan utama tersebut, makalah ini mengkaji hubungan antara pembangunan ekonomi dan pembangunan sosial. Kajian akan dipusatkan di beberapa negara di Asia Tenggara. Meski begitu, pengalaman pembangunan di negara lainnya juga dibahas sebagai studi banding. 

 

Potret Asia Tenggara

 

Pembangunan sosial dapat dilihat dari output indicators (indikator keluaran) (seperti tingkat kemiskinan, melek hurup, harapan hidup, dan partisipasi sosial). Indikator yang sering disebut dengan indikator sosial ini telah dikembangkan sejak tahun 1970an. Misalnya, Social Accounting Matrix (SAM) yang digagas oleh Pyatt dan Round (1977); Physical Quality of Life Index (PQLI) oleh Morris (1977), dan Human Development Index oleh tim UNDP (Mahbub Ul Haq, Amartya Sen, Paul Streeten dkk). Pembangunan Sosial bisa pula diukur dari input indicators (indikator masukan) yang umumnya dilihat dari pengeluaran pemerintah untuk sektor pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. 

 

Tabel 1 dan 2 mengilustrasikan pembangunan sosial di beberapa negara Asia Tenggara di lihat dari output indicators dan input indicators. Secara sederhana, data tersebut menginformasikan bahwa:

 

1.   Pembangunan ekonomi yang berhasil umumnya diikuti oleh membaiknya kualitas hidup. Ini menunjukan bahwa pembangunan ekonomi penting bagi peningkatan kualitas hidup manusia.

 

2.   Tingginya pendapatan nasional senantiasa diikuti oleh tingginya pengeluaran pemerintah untuk sektor sosial. Artinya, semakin kaya suatu negara semakin besar pemerintah tersebut mengeluarkan anggaran sosial.

 

3.   Tingkat kualitas hidup ternyata ditunjang pula oleh tingkat pengeluaran sosial. Dapat dikatakan bahwa kemajuan sosial tidak hanya ditentukan oleh kemajuan ekonomi, melainkan pula oleh adanya proporsi pengeluaran sosial yang memadai.

 

 

Negara Lemah versus Negara Sejahtera

 

Sudah banyak bukti yang menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tidak selalu berjalan linier dengan perbaikan standar hidup. Alasannya sederhana. Pertumbuhan ekonomi baru berdampak pada perkembangan hidup, jika disistribusikan secara proporsional untuk pembangunan sosial (Ranis dan Stewart, 1999).  Menurut Haq (1995), idealnya negara berkembang dan maju dapat mengeluarkan anggaran untuk pembangunan sosial antara 15 – 20 persen dari pengeluaran pemerintahnya.

 

Hingga saat ini, masih berkembang anggapan bahwa pengeluaran sosial sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan sosial dipandang sebagai “pengeluaran mahal” yang tidak akan mampu dilakukan oleh negara-negara berkembang. Hanya negara-negara kaya saja yang pantas melakukan investasi sosial yang mewah ini. Pengeluaran sosial yang kecil di negara-negara berkembang (di bawah 10%) kemudian menjadi fenomena yang dianggap wajar. Benarkah? 

 

Penelitian UNDP (1990) membuktikan bahwa “developing countries are not too poor to pay for human development”. Negara berkembang tidak perlu menunggu perekonomiannya tumbuh terlebih dahulu, baru melakukan investasi sosial. Studi di negara-negara Eropa, Amerika, Australia dan Selandia Baru yang dilakukan penulis memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi (GDP) tidak selalu diikuti dengan tingginya pengeluaran sosial.  Begitu pula pengeluaran sosial yang rendah di suatu negara tidak selalu dikarenakan pembangunan ekonominya yang rendah. Spektrum mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi (PE) dan pengeluaran sosial (PS) tersebut dapat dikategorikan kedalam empat model, yaitu: Negara Lemah, Negara Pelit, Negara Baik Hati dan Negara Sejahtera.

 

1.   Negara Lemah. Negara ini ditandai dengan PE yang rendah dan PS yang rendah pula. Indonesia, Kamboja, Vietnam termasuk dalam kategori ini. GDP negara-negara ini masih dibawah US$5.000 dan mengeluarkan belanja sosial kurang dari 3 persen dari pengeluaran pemerintahnya. 

 

2.   Negara Pelit. Meskipun negara ini memiliki PE yang tinggi, tetapi PS-nya relatif rendah. Amerika Serikat, Australia dan Jepang termasuk dalam kategori ini. Secara berturut-turut negara ini memiliki pendapatan (GDP) sebesar US$21.449; US$17.215; dan US$23.801. Namun mereka hanya membelanjakan anggaran negara untuk pembangunan sosial sebesar 14,6 persen, 13,0 persen dan 11,6 persen. 

 

3.   Negara Baik Hati. PE di negara ini relatif rendah. Kondisi ini tidak menghalangi negara untuk memberi porsi besar terhadap PS. Yunani dan Portugal memiliki GDP sebesar US$6.505 dan US$6.085. Namun negara-negara ini mengeluarkan anggaran untuk PS sebesar 20,9 persen dan 15,3 persen. 

 

4.   Negara Sejahtera. Negara sejahtera merupakan sosok negara ideal, karena memiliki PE dan PS yang tinggi. Posisi negara sejahtera diduduki terutama oleh negara-negara Skandinavia yang menerapkan sistem welfare state murni, seperti Swedia (PE US$26.652 – PS 33,1%); Norwegia (PE US$24.924 – PS 28,7%); Denmark (PE US$25.150 – PS 27,8%); dan Finlandia (PE US$27.527 – PS 27,1%). Negara-negara Eropa Barat juga termasuk kategori ini: Belanda (PE US$18.676 – PS 28,8); Prancis (PE US$21.105 – PS 26,5%); Austria (PE US$20.391 – PS 24,5%); Jerman (PE US$23.536 – PS 23,5%); dan Inggris (PE US$16.985 – PE 22,3%). Dengan PE US$13.020 dan PS 19,0%, Selandia Baru termasuk kategori negara sejahtera.

 

Refleksi

 

Pakar ekonomi pemenang Nobel 1998, Amartya Sen dengan sempurna membuktikan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial tidaklah otomatis. Agar berjalan positif dan berkelanjutan harus ditunjang oleh kebijakan sosial (social policy) pemerintah yang pro pembangunan sosial. Laporan tahunan UNDP, Human Development Report, yang kini menjadi acuan di berbagai negara di dunia, juga menunjukkan bahwa pembangunan manusia mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang tidak memperhatikan pembangunan manusia tidak akan bertahan lama (sustainable). 

 

Pengalaman di Asia Tenggara menunjukkan bahwa tingkat kemajuan ekonomi berhubungan secara positif dengan tingkat pengeluaran sosial. Namun demikian, melihat masih kecilnya pengeluaran sosial di negara-negara ini (antara 2 – 6 persen) dapat dinyatakan bahwa komitmen pemerintah terhadap pembangunan sosial masih rendah. 

 

Anggapan bahwa pengeluaran sosial yang tinggi merupakan “kemewahan” dan hanya mampu dilakukan oleh negara-negara kaya ternyata tidak terbukti. Kenyataan di banyak negara menunjukkan bahwa tingginya pengeluaran sosial tidak selalu ditentukan oleh tingginya GDP, seperti diperlihatkan model negara lemah versus negara sejahtera. Contoh lain bisa dilihat pada kasus Malaysia, Thailand, Yunani dan Portugal. GDP Malaysia (US$ 7.730) lebih besar dari GDP Yunani (US$ 6.505) dan Portugal (US$ 6.085), tetapi pengeluaran sosial Malaysia (5,8%) jauh di bawah kedua negara tersebut (20,9% dan 15,3%). Pendapatan Thailand (US$ 6,490) hanya terpaut sedikit di bawah Portugal dan Yunani, namun pengeluaran sosial Thailand (4,2) jauh tertinggal oleh Portugal dan Yunani.

 

JABAR: Menatap atau Meratap Pembangunan Sosial?

 

Saat ini, lebih dari 9 juta atau 23 persen dari penduduk Jawa Barat hidup di bawah garis kemiskinan. Selain kemiskinan, Jawa Barat juga masih dililit problema pengangguran yang mencapai 1,48 juta jiwa (Republika, 28 Agustus 2003). Haryanto (12 tahun), seorang murid SD di Kabupaten Garut menggantung diri karena malu tidak mampu membayar Rp.2.500 untuk kegiatan ekstrakurikuler. Ayahnya adalah buruh pikul di pasar Garut yang penghasilannya sehari Rp.20.000 (Media Indonesia, 3 September 2003).

 

Gambaran makro dan mikro di atas menunjukkan masih banyaknya penduduk di Jawa Barat yang hidup serba kekurangan. Pendidikan, sebagai salah satu kebutuhan dasar dan vital juga masih atau bahkan semakin sulit dijangkau oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Itu artinya, betapa buramnya potret pembangunan sosial di Jawa Barat.

Memang benar, pemerintah dan masyarakat harus bertanggungjawab terhadap pembangunan sosial. Namun bila kita cermati praktik di negara lain, baik negara maju maupun berkembang, pemerintah mengemban amanat yang besar untuk mengalokasikan dananya bagi sektor sosial secara lebih proporsional. Keterbatasan dana sudah tidak memadai lagi dijadikan alasan ketertinggalan ini. Dengan komitmen dan pengaturan yang baik, pemerintah di negara-negara berkembang sesungguhnya tidak terlalu miskin untuk meningkatkan anggarannya lebih besar lagi bagi pembangunan sosial. 

 

Seperti getol dilaporkan mass media, anggaran belanja PEMDA seringkali kurang mengedepankan kepentingan masyarakat banyak. Dana rakyat tersebut tidak jarang digunakan oleh eksekutif dan legislatif dengan semena-mena dan conscious cruelty untuk “hil-hil yang mustahal” yang bernama “kebutuhan dinas” (rumah dinas, mobil dinas, baju dinas) atau paket-paket “kadeudeuh” lainnya di luar kewajaran. Di DKI Jakarta, misalnya, anggaran baju dinas untuk 85 anggota DPRD adalah sebesar Rp. 1,04 miliar dan untuk gubernur sebesar Rp. 65 juta. Anggaran ini ternyata masih kurang, untuk tahun anggaran berikutnya anggaran ini minta dinaikan lagi sebesar Rp. 434,7 juta. Ketidakwajaran anggaran ini tidak hanya di Jakarta. DPRD Riau juga menganggarkan Rp. 850 juta untuk anggotanya yang berjumlah 55 orang (Utomo, 2003). Bagaimana dengan anggaran pembangunan di JABAR?

 

 

Referensi

 

Baasir, Faisal (2003), “Dunia dalam Perangkap AS”, dalam Republika, 12 April

Badan Pusat Statistik (BPS) (1999), Indikator Kesejahteraan Rakyat, Jakarta: BPS

Haq, Mahbub Ul (1995), Reflections on Human Development, New York: Oxford University Press

Hill, Michael (1996), Social Policy: Comparative Analysis, London: Prentice Hall/Harvester Wheat Sheaf

Knowles, James C. (2000), “A Look at Poverty in the Developing Countries of Asia”, dalam Asia-Pacific Population and Policy Review, No.52

Media Indonesia (2003), 3 September 

Ranis, Gustav dan Frances Stewart (1999), “The Asian Crisis and Human Development”, dalam IDS Bulletin, Vol.30. No.1

Stiglitz, Joseph E. (2003), Globalisasi dan Kegagalan Lembaga Lembaga Keuangan Internasional (terjemahan), Jakarta: PT Ina Publikatama

Suharto, Edi (1997), Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran, Bandung: LSP STKS

--------- (2001a), “Menyoal Pembangunan Kesejahteraan Sosial”, dalam Media Indonesia, 1 Maret

--------- (2001b), “Kapitalisme dan Negara Kesejahteraan”, dalam Republika, 3 Agustus

--------- (2001c), “Depsos Perlu Dihidupkan Lagi”, dalam Republika, 27 Juli

United Nations Development Programme (UNDP) (1990), Human development Report, New York: Oxford University press

Utomo, Arif Punto (2003), “Baju”, dalam Republika, 27 Agustus